News Berita Terupdate1: DPR Hapus Rekomendasi Lembaga Pengawas, KPK: Kami Tak Akui Pansus

KabarKabari-Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk KPK menghapus rekomendasi soal pembentukan dewan pengawas KPK. Pimpinan KPK enggan menanggapi hal ini karena sejak awal sudah tidak mengakui pansus.

"KPK sejak awal tidak mengakui soal pansus (hak) angket, jadi jangan ditanyakan pada KPK soal rekomendasinya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (5/2/2018).

Lebih jauh, apa pun rekomendasi pansus ditegaskan Syarif tidak akan diindahkan. "Karena KPK tidak mengakui pansus (hak) angket, maka jelas rekomendasinya pun tidak akan diindahkan oleh KPK," kata Syarif.

Sementara itu pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwatta secara terpisah berkata setiap rekomendasi harus ada dasar hukumnya. Demikian pula dengan pembentukan dewan pengawas, harus disusun dulu dasar hukumnya.

Lagipula selama ini juga sudah ada mekanisme pengawasan yang mengatur KPK bekerja. Alex menyebut sudah ada masyarakat, DPR, dan BPK sebagai pihak luar yang aktif mengawal dan mengawasi kinerja KPK.

"Secara internal KPK juga memiliki Pengawas Internal yang bekerja secara independen. Pimpinan juga mengontrol agar setiap tindakan personel KPK sesuai prosedur," urai Alex. 

Dengan adanya sistem pengawas KPK yang berlapis ini, Alex berpendapat tidak perlu ada lagi yang namanya dewan pengawas. "Saya kira yang mengawasi KPK sudah berlapis-lapis, jadi tidak perlu dewan pengawas," tuturnya.

Sementara itu soal rekomendasi pansus lainnya, Alex memiliki pendapat berbeda. Mantan hakim tipikor (tindak pidana korupsi) itu menilai tidak masalah jika DPR memberi masukan kepada KPK, selama membawa kebaikan.

"Pasti kita tindaklanjuti sepanjang membawa kebaikan bagi KPK," kata Alex lagi.

Namun, dia enggan disebut berbeda pendapat dengan Syarif. Menurutnya pimpinan KPK satu kata soal kebaikan lembaga antirasuah ini.

"Kalau rekomendasinya melemahkan, saya juga tidak setuju," ucapnya.

Sebelumnya, Pansus Angket KPK menyebut rekomendasi pembentukan dewan pengawas terhadap KPK sudah dihapus. Namun, tetap ada rekomendasi yang mengatur soal pengawasan kepada KPK.

"Itu kami serahkan pada KPK dan rakyat Indonesia secara umum. Kalau sudah cukup diawali rakyat, cukup. Tapi kami tak masukkan lembaga pengawasan," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Selain soal pengawasan, Taufiq mengatakan ada 400 halaman rekomendasi Pansus. Pansus menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan tak bersifat memaksa. Namun, DPR akan bertanya alasan KPK tak menjalankan rekomendasi. 

• BANJIR BANJIR BANJIR UANG DI MEJA *
  VIPbandarQ - YOUR No #1 BandarQ Online Indonesia
  ----------------------------------------------
  Menyediakan 7 Jenis Permainan TerFAVORIT
  BANDAR Q | ADU Q | DOMINO QQ | POKER | CAPSA SUSUN | Bandar Poker | Sakong (New Game) ----------------------------------------------
  Di Dukung 5 Bank Ternama di INDONESIA
  BCA - MANDIRI - BRI - BNI - DANAMON
  ----------------------------------------------
  Bonus Terbesar di VIPbandarQ
  1. Bonus Refferal TANPA SYARAT
  2. Bonus Rolligan TIAP MINGGU
  ----------------------------------------------
  Selalu Ada Kejutan Untuk Member VIPBANDARQ
  ----------------------------------------------
  Gabung Sekarang Juga dan Raih Kemenangan Puluhan Juta Setiap Hari
  CS ONLINE 24/7
  BBM : 55AB0E6C
  INSTAGRAM : VIPBANDARQORG
  SKYPE : VIPBANDARQ
  FACEBOOK : VIPBANDARQ
  www. VIPBANDARQ. org